Rabu, 23 Aug 2017
radarbali
Industri

OJK , Pegadaian Swasta di Bali Belum Ada yang Ajukan Izin

2017-04-08 12:30:00

OJK , Pegadaian Swasta di Bali Belum Ada yang Ajukan Izin

Zulmi "Kepala OJK Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara " (Zulfika Rahman/Radar Bali)

RadarBali.com – Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31 Tahun 2016 yang mengatur tentang kewajiban setiap badan usaha pegadaian swasta di wilayah Indonesia, harus melakukan pengurusan izin operasi paling lambat tahun 2018 mendatang.

Namun, di wilayah Bali sendiri, hingga saat ini belum ada satu pun jasa pegadaian swasta yang mengurus izin kepada pihak OJK.

Kepala OJK Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara Zulmi pada Kamis lalu (6/4) mengatakan, sejauh ini belum ada pengajuan izin untuk jasa usaha pegadaian swasta yang ada di Bali.

Hal ini terjadi lantaran, masih banyak masyarakat atau pihak jasa pegadaian swasta tidak mengetahui adanya aturan tersebut.

“Ini masih tahap sosialisasi, dan aturan ini baru dikeluarkan pada akhir Desember 2016 lalu. Makanya belum banyak yang tahu,” ujarnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi di Kabupaten-kabupaten/Kota di Bali.

Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap jumlah jasa pegadaian swasta yang ada di Bali.

“Jumlahnya belum kami ketahui, kemungkinan puluhan ya. Untuk saat ini, kan baru empat jasa pegadaian nasional yang memiliki izin,” tuturnya.

Zulmi menjelaskan, ada dua prosedur yang dilakukan. Bagi jasa pegadaian yang sudah beroperasi, wajib melakukan pengajuan berbentuk pemberitahuan ke pihak OJK, sedangkan untuk yang baru akan membuat, harus melakukan pengurusan izin dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan.

“Perusahaan pegadaian yang beroperasi di lingkup wilayah kabupaten/kota wajib memiliki modal disetor Rp 500 juta. Sedang untuk yang beroperasi di lingkup provinsi harus memiliki modal disetor Rp 2,5 miliar,” jelasnya.

Dengan terbitnya peraturan OJK nomor 31 tahun 2016 ini diharapkan para masyarakat yang akan hendak melakukan aktivitas pegadaian merasa aman, dan nyaman.

“Lebih gampang melakukan pengawasan, jasa pegadaian bisa taat aturan. Terkadang ada praktik jasa gadai, belum jatuh tempo barang sudah berpindah tangan atau dijual. Untuk menghindari itu juga,” pungkasnya.(zul/han)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia