Rabu, 23 Aug 2017
radarbali
Bali Utama

Problem Klasik Hotel Prodeo Kerobokan, Kapasitas 5 Orang Bisa Terisi 20 Orang

2017-03-20 07:30:00

Problem Klasik Hotel Prodeo Kerobokan, Kapasitas 5 Orang Bisa Terisi 20 Orang

Napi saat di lingkungan salah satu wisma di blok barat Lapas Kerobokan. (Miftahuddin Halim/Radar Bali)

RadarBali.com - Kurungan manusia bernama lembaga pemasyarakatan itu tak hanya jadi mimpi buruk tentang peredaran dan pemakaian narkoba saja.

Atau cerita tentang keterbatasan jumlah sipirnya. Kisah tentang tumpukan orang dalam satu kamar tahanan juga jadi cerita lama.

KONDISI Lapas tipe Kelas II A, Kerobokan, di Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, tetap saja  memprihatinkan.

Lapas dengan luas 4,2 hektare dan dibangun sejak tahun  1983, itu kini menampung sebanyak 1.412 narapidana dan tahanan.

Kalau saja luas bangunan dan praktik peruntukan sesuai rencana, tentu tak apa. Karena kapasitas idealnya hanya 323 orang saja. Akibatnya, napi dan tahanan pun harus tidur dengan kaki ditekuk.
Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan, Tonny Nainggolan, yang dikonfirmasi, Sabtu lalu (18/3) membenarkan dengan kondisi penjara 12 blok atau sekarang diistilahkan blok itu.

“Sekarang memang warga binaan dan tahanan sudah mencapai 1.412 WBP (warga binaan pemasyarakatan), tahanan dan napi perempuan jumlahnya ada sekitar 145 orang dengan kapasitas 54 orang. Sisanya laki-laki,” terang Tonny.
Selain itu, dikatakan Tonny, dari kondisi kamar di setiap wisma yang ada di Lapas Kerobokan, per kamar yang semestinya dihuni  lima orang, dengan ukuran  6x8 meter,  terpaksa harus diisi dengan 20 orang.

“Kalau tidur berdiri sih tidak sampai, tapi penghuni atau WBP harus tidur bersedekap dan ada juga kaki mereka ditekuk,” ujarnya, seakan hanya sebatas bisa sekadar pasrah saja. Maklum, ini sudah berlangsung bertahun-tahun.

Tak hanya dari keterangan kalapas, dari penuturan Dino (bukan nama sebenarnya), salah seorang sumber mantan napi, kepada koran ini juga menuturkan tentang kamar tahanan yang penuh itu.

“Kaki ditekuk itu sudah lama itu. Kalau kamarnya penuh memang begitu,” tuturnya.

Tekanan atau problem lain dari kapasitas penuh itu adalah kondisi psikologis yang tidak sehat. Dalam blok-blok lapas itu biasanya ada semacam “penguasa” tidak resmi.

“Biasalah. Biasanya mereka sudah senior. Sudah lama menghuni lapas. Sudah duluan dari yang lainnya. Punya jaringan. Biasanya punya jaringan ormas,” imbuhnya.

Frustrasi, stres, juga berisiko mendekatkan penghuni lapas dengan hal negatif lainnya, seperti narkoba.”Kalau nggak kuat iman, narkoba itu sangat menggoda. Apalagi kalau sudah kenal jaringannya. Bakal sulit lepas,” jelasnya.

Dia juga mengaku bahwa narkoba di lapas tak pernah habis. ”Heran saya. Sepertinya tak ada habisnya narkoba di lapas,” imbuhnya. Seraya menyebutkan bahwa yang gampang dijumpai adalah jenis ganja, sabu-sabu (SS) dan ekstasi.   

Problem lain juga seperti jadi hal biasa.  Dengan over kapasitasnya, hunian per kamar, dituturkan Tonny, sebagai pimpinan bui,  para warga binaan juga harus berebut kamar mandi.

“Kamar mandinya kan hanya satu, jadi bisa dibayangkan satu untuk sebegitu banyak orang,”  tambahnya.
Belum lagi, kata Tonny, dari kondisi penjaga atau sipir, pihaknya juga tak mampu berkomentar banyak.

Pasalnya dengan kondisi penjaga yang hanya berjumlah 11 orang dalam satu regu dengan  empat pos dan penjagaan depan, maka kata dia, mau tidak mau para penjaga harus siap melakukan pengawasan dan penjagaan dengan banyak keerbatasan.

“Kalau dengan jumlah 11 itu, dengan ada pos jaga di setiap ujung, maka 5 penjaga harus siap mengawasi 1.412 WBP di 12 wisma yang ada di Lapas ini,” imbuhnya.
Untuk itu, dengan tidak sebandingnya jumlah penjaga dan jumlah WBP di terbesar di Bali, pihaknya berharap agar lapas tetap aman.

“Mudah-mudahan tidak sampai ribut. Tidak ribut saja kami sudah bersyukur, dan kalaupun masyarakat atau pihak luar menuntut kami untuk lebih, kami tidak bisa dan minta maaf. Yang kami lakukan adalah kami mengupayakan yang terbaik,” ujarnya,  sambil mengangkat kedua tangannya.
Selain itu, pihaknya juga berharap dengan tidak sebandingnya jumlah narapidana yang keluar dan masuk ke Lapas Kerobokan, pihaknya berharap agar pemerintah pusat dan legislatif bisa segera memberikan solusi, khususnya terkait revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

“Sehingga harapan kami, tidak semua kasus disidang. Kalau sudah minta maaf atau damai ya tidak perlu lagi dipenjara. Ini agar kondisi lapas bisa representatif, karena kalau tidak dengan kondisi yang tidak ideal akan rentan,” paparnya.
Selain itu, masih soal kondisi Lapas Kerobokan yang over kapasitas, dengan mayoritas warga binaan adalah napi kasus narkotika,Tonny juga menyatakan, jika  lapas hanya mampu memilah bagi kasus narkotika atau kriminal umum.

“Bahkan tahanan yang belum berstatus narapidana dan semestinya disel berbeda terpaksa kami campur. Padahal semestinya harus dipisah. Bahkan ketika sudah divonis dan memiliki kekuatan hukum tetap, mereka tidak bisa pindah ke wisma lain dengan alasan ya memang tidak ada tempat,” akunya. (didik dwi praptono/andre sulla/pit)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia