Minggu, 20 Aug 2017
radarbali
Politik

Terkait Pembagian Langsung PHR, Pemkab Badung Dianggap Tak Beretika

2017-03-17 10:00:00

Terkait Pembagian Langsung PHR, Pemkab Badung Dianggap Tak Beretika

Nyoman Suyasa, Ketua Fraksi Partai Gerindra (dok Radar Bali)

RadarBali.com – Gubernur Pastika sudah menerima keputusan Pemkab Badung, yang menyerahkan langsung penyisihan dana pajak hotel dan restoran (PHR) kepada enam kabupaten di Bali.

Tapi, tidak dengan DPRD Bali. Parlemen Renon menganggap Pemkab Badung tidak beretika dan aneh.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Nyoman Suyasa. Menurut Suyasa, sejak awal tidak setuju Pemkab Badung menyerahkan langsung bantuan PHR-nya kepada enam kabupaten penerima.

Semestinya penyerahan bantuan PHR itu tetap lewat provinsi. Sebab, secara hierarki pemerintahan Pemprov lebih tinggi daripada pemkab. Pemprov berwenang mengawasi kabupaten.

“Kalau disalurkan langsung sepertinya mau melangkahi provinsi. Kalau diserahkan langsung, pemprov ini tidak dianggap. Etika pemerintahannya jadinya tidak ada. Itu yang saya sesalkan,” tandas Suyasa ditemui kemarin (16/3).

Suyasa menilai, jika selama ini penyerahan PHR melalui Pemprov dianggap kurang maksimal, seharusnya pengawasan yang diperbaiki. Bukan menyerahkan langsung pada enam kabupaten.

Penyerahan langsung PHR dikhawatirkan memunculkan persepsi dan tudingan berbeda dari masyarakat. Salah satunya dikaitkan dengan politik.

“Kurang pas etikanya. Nanti bisa timbul raja-raja kecil. Masyarakat bisa menilai macam-macam,” sindirnya.  

Kritikan tak kalah pedas juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, Wayan Adnyana.

Ditemui terpisah, Adnyana menyebut tindakan Pemkab Badung sebagai sesuatu yang sangat aneh dan lucu.

Dikatakan, bila Badung menyerahkan langsung kepada daerah-daerah, pemkab Badung akan kesulitan mengawasi. Ini karena Badung sebagai kabupaten tidak berwenang mengawasi sesama kabupaten.

“Ini sesuatu yang sangat aneh dan sangat lucu. Karena satu kabupaten mengawasi kabupaten yang lain,” sentilnya.

Hal senada disampaikan Wakil ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry. Dia menilai sikap Pemkab Badung terkesan dipaksakan. Sugawa menilai penyerahan PHR langsung masih berpotensi debatable.

“Saya melihat penyerahan PHR langsung oleh Badung itu masih bisa diperdebatkan. Harus diingat, bahwa ada perjanjian antara Badung dengan Pemprov dan enam kabupaten penerima,” kata politisi asal Buleleng itu.

Semua dewan kompak tidak setuju penyetopan bantuan PHR Badung ke Pemprov Bali dikaitkan dengan hibah anggota DPRD Bali.

Menurut Adnyana, kalau sumber pendapatan tidak tercapai, konsekuensinya harus terus berupaya dan mengejar pendapatan itu sendiri. Misalnya dari potensi-potensi sumber pendapatan yang ada, seperti juga DAU atau DAK.

Jika terjadi rasionalisasi anggaran, Adnyana meminta program lain seperti kegiatan SKPD dikaji ulang.

“Tidak ada istilah harus hibah yang dikorbankan. Apakah hibah itu dianggap tidak penting. Kebutuhan masyarakat seperti memperbaiki pura itu penting,” tandas Adnyana.

Ditegaskan, PHR Badung itu tidak ada hubungannya dengan dana hibah. “Jangan selalu kalau ada penurunan pendapatan yang diutak-atik dana hibah,” pungkasnya. (san/dot)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia