Rabu, 23 Aug 2017
radarbali
Investasi

SWI Bali Rapat Perdana, Perkuat Koordinasi Penanganan Investasi Ilegal

2017-03-16 13:00:00

SWI Bali Rapat Perdana, Perkuat Koordinasi Penanganan Investasi Ilegal

RAPATKAN BARISAN: Ketua Tim Kerja SWI Bali Zulmi, ditemui di Kantor OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, kemarin. (Dewa Ayu Pitri Arisanti/Radar Bali)

RadarBali.com- Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Bali melaksanakan rapat perdananya di tahun 2017, yang diselenggarakan di Kantor OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Rabu kemarin (15/3).

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa, beberapa debitur di Bali telah didatangi lembaga UN Swissindo dan Koperasi Indonesia yang menjanjikan akan melunasi utang para debitur tersebut.

Ketua Tim Kerja SWI Bali Zulmi, saat ditemui seusai melakukan rapat menjelaskan, pada rapat perdana ini terdapat tiga agenda yang dibahas oleh seluruh anggota Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Bali, yaitu pedoman Kerja Tim Kerja SWI Daerah.

Kemudian pembahasan berbagai informasi dugaan aktivitas penghimpunan dan investasi yang diduga ilegal berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima oleh masing-masing instansi anggota, serta penanganan yang telah dan akan dilakukan terhadap informasi tersebut.

“Yang ketiga mengenai rencana Program Kerja Tim Kerja SWI Bali,” paparnya.

Dikatakannya, bahwa hingga saat ini masih terdapat berbagai kegiatan perusahaan atau perorangan yang merupakan cabang dari kegiatan usaha berkantor pusat di luar Bali yang telah dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi Pusat.

Contohnya, lembaga UN Swissindo dan Koperasi Indonesia yang dinyatakan tidak dibenarkan oleh Satgas Waspada Investasi.

“UN Swissindo dan Koperasi Indonesia ini memberikan janji pelunasan utang debitur di bank maupun perusahaan pembiayaan (multi-finance). Adapun debitur yang teperdaya akan dimintai uang administrasi sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta per bulan,” ungkapnya.

Menurutnya, sebanyak 11 bank yang terdiri dari bank umum dan BPR yang ada di Bali telah mengklarifikasi keberadaan lembaga UN Swissindo dan Koperasi Indonesia ke OJK, untuk meyakinkan para debiturnya yang telah didatangi oleh kedua lembaga tersebut.

“Mereka sudah masuk ke beberapa bank di Bali. Tapi selama ini kan kami selalu melakukan sosialisasi, sehingga hingga saat ini belum ada debitur yang menjadi korban. Tapi jika pun ada, kami harapkan untuk segera melaporkan ke satgas atau ke kepolisian,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengimbau kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk segera mengingatkan dan mengedukasi nasabah dengan menegaskan bahwa kegiatan UN Swissindo tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang berlaku di perbankan dan lembaga pembiayaan.

Kemudian mengingatkan nasabah untuk memenuhi ketentuan dan perjanjian kredit yang telah dibuat.

“Serta melakukan langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar nasabah tidak mengalami kerugian lebih jauh, serta melakukan edukasi kepada nasabah. Biasanya debitur yang disasar kedua lembaga ini adalah debitur yang memiliki masalah terhadap kreditnya,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit yang ditemui secara terpisah mengakui bahwa, ada beberapa BPR yang mendapat surat dari UN Swissindo dan Koperasi Indonesia yang seolah-olah utang debitur akan dilunasi oleh negara.

Dan pihaknya pun mengaku langsung berkoordinasi dengan OJK  karena hal tersebut menurutnya sudah menimbulkan keresahan.

“Mereka datang membawa surat seolah-olah utang debitur akan dibayar negara. Tapi karena tidak ada uang yang diberikan, ya tidak dikeluarkan barang jaminannya. Harapannya itu kan dikeluarkan barang jaminannya,” pungkasnya. (ayu/han)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia