Rabu, 23 Aug 2017
radarbali
Politik

Pemprov Pengeng Jatah Rp 53 Miliar Lenyap, APBD Bakal Disisir Lagi

2017-03-15 07:00:00

Pemprov Pengeng Jatah Rp 53 Miliar Lenyap, APBD Bakal Disisir Lagi

Made Mangku Pastika, Gubernur Bali (dok Radar Bali)

RadarBali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika harus memutar otak lebih keras selama tahun 2017. Pasalnya, Pemkab Badung memastikan tidak lagi menyetorkan dana penyisihan pajak hotel dan restoran (PHR) ke Pemprov Bali.

Pemkab Badung memilih memberikan langsung penyisihan dana PHR kepada enam kabupaten langsung, tanpa melalui perantara provinsi.

Akibatnya, sejumlah program yang sudah dirancang Pemprov selama 2017 terancam batal terealisasi.

Program yang terancam batal itu adalah dana hibah dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa pakraman.

Bahkan, dana hibah yang difasilitasi anggota dewan sekalipun terancam batal. Selain itu, gaji tenaga kontrak dan PNS juga terancam tersendat.

“Mungkin akan terjadi guncangan sedikit. Harap maklum kalau ada beberapa program ditunda atau dibatalkan,” ucap Pastika kemarin (14/3), di ruang press room Kantor Gubernur.

“Seperti dana hibah dan BKK bisa juga batal. Dana hibah itu bisa diberikan kalau keuangan memungkinkan,” imbuhnya.

Bupati Giri Prasta menemui langsung gubernur Pastika terkait penyerahan PHR langsung.  Menurut Pastika, penyerahan langsung penyisihan PHR Badung ini berdampak pada penerimaan APBD Pemprov Bali.

Terakhir kali Badung menyerahkan dana untuk enam kabupaten dan provinsi sebesar Rp 267 miliar. Sementara Pemkot Denpasar menyerahkan Rp 18 miliar.

Selama menerima dan menyalurkan penyisihan PHR Badung, Pemprov Bali mendapat jatah 20 persen. Sisanya didistribusikan kepada enam kabupaten dengan rumus yang sudah disepakati bersama. 

Pada APBD 2017, lanjut Pastika, sudah dirancang menerima dana Rp 53 miliar dari penyisihan PHR Badung. Namun, uang Rp 53 miliar itu kini dipastikan hilang seiring keputusan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan secara langsung.

“Sejak 2009 kami punya kesepakatan dengan Badung untuk penyisihan PHR ini. Tapi, rupanya sekarang Badung sudah punya pemikiran sendiri,” imbuhnya.

Disinggung apakah dirinya mencium bau politik di balik keputusan Bupati Badung, Pastika memberikan jawaban diplomatis.

Mantan Kapolda Bali, itu mengaku hanya ingin berpikiran positif. Pihaknya tidak mau menaruh curiga terhadap pihak tertentu. Katanya, pemprov tidak bisa memaksa atau melarang kebijakan Pemkab Badung.

Pihaknya juga tidak ingin seolah-olah memaksa mengambil kepentingan dari PHR Badung. Pastika hanya bisa mengingatkan agar penggunaan dana PHR bisa tepat sasaran.

Dia khawatir Pemkab Badung tidak bisa mengawasi karena sesama pemerintah kabupaten tidak mempunyai kewenangan saling mengawasi.

Kendati menyatakan menerima dan legawa, Pastika membuat pernyataan menarik. Pastika menyebut di dalam membuat anggaran politik bisa saja masuk di dalamnya.

“Dunia anggaran itu ada dua. Politik anggaran dan anggaran politik. Saya hanya berpikir positif saja,” ucapnya diplomatis.

Beban Pemprov Bali semakin berat setelah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 288 miliar dari pemerintah pusat tidak jelas kapan cair.

Jika ditotal dana PHR Badung sebesar Rp 53 miliar dan DAU Rp 288 miliar, maka Pemprov Bali terancam kehilangan pendapatan Rp 341 miliar. 

Pemprov Bali semakin pusing karena harus menggaji guru SMK/SMA yang dilimpahkan pusat. Kepala Biro Keuangan Setda Bali, IB Ngurah Arda yang mendampingi Pastika, menyebut idealnya Pemprov menerima Rp 1,5 triliun dari pusat.

Sebab, Pemprov memiliki beban tambahan menggaji guru PNS dan tenaga kontrak. “Jumlah PNS di Pemprov Bali sebanyak 12 ribu orang. Setengahnya adalah guru. Kan tidak mungkin mereka tidak digaji,” kata Arda.

Di sisi lain, lanjut Pastika, Pemprov juga harus memberikan dana pada organisasi yang diatur dalam undang-undang, seperti PMI dan KONI.

Kehilangan dana besar mau tidak mau Pemprov Bali harus melakukan rasionalisasi anggaran APBD 2017. Bahkan, APBD 2018 juga harus dikaji ulang.

“Kami akan segera menyisir ulang anggaran APBD. Belanja SKPD dan lainnya harus disisir lagi. Harus jeli juga, karena kami tahu pemerintah pusat sedang tidak ada duit,” tukas Pastika.(san/dot) 

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia