Sabtu, 19 Aug 2017
radarbali
Pajak

Didominasi WP Orang Pribadi UMKM

Tax Amnesty Januari-Maret 2017

2017-03-03 13:00:00

Didominasi WP Orang Pribadi UMKM

Ilustrasi (radarbali.jawapos.com )

RadarBali.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali mencatat, sebanyak 21.240 surat pengajuan harta (SPH) telah masuk terkait dengan program pengampunan pajak atau tax amnesti hingga Kamis kemarin (2/3).

Sayang, jumlah tersebut masih dirasa kurang, karena potensi wajib pajak yang seharusnya memanfaatkan program ini akibat administrasi perpajakannya tidak dilaksanakan dengan baik diperkirakan cukup banyak.

“Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty ini memang sudah banyak. Namun jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wajib pajak di Bali tentu ini jumlahnya masih kecil. Jumlah wajib pajak di Bali itu mencapai 500 ribu wajib pajak,” ungkap Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali Eliza Rahel saat ditemui di Denpasar, Kamis kemarin (2/3).

Oleh karena itu, dia mengimbau bagi wajib pajak yang merasa administrasi perpajakannya tidak dilaksanakan dengan baik, untuk segera memanfaatkan program tax amnesty yang pada tanggal 31 Maret 2017 ini akan berakhir.

Sebab setelah program tax amnesty berakhir, bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan tax amnesty, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-Undang Perpajakan.

Sementara itu, bagi wajib pajak yang telah mengajukan tax amnesty, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) dan ditambah sanksi 200 persen.

“Ke depannya akan ada keterbukaan informasi. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak bisa mengakses data wajib pajak seperti transaksi rekening tabungan. Selain dengan perbankan, kami juga sudah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), penegak hukum, keimigrasian dan masih banyak lagi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, 21.240 SPH yang telah diproses Kantor Wilayah DJP Provinsi Bali terdiri dari wajib pajak badan non UMKM sebanyak 2.240 SPH, wajib pajak badan UMKM sebanyak 2.010 SPH, wajib pajak orang pribadi non UMKM sebanyak 11.172 SPH dan wajib pajak orang pribadi UMKM sebanyak 5.818 SPH.

Dari jumlah SPH tersebut, total nominal tebusan yang terkumpul mencapai Rp 972,21 miliar.

“Jumlah tebusan tersebut berasal dari harta repatriasi yang mencapai Rp 266,37 miliar, harta deklarasi luar negeri sebesar Rp 2,8 triliun, deklarasi dalam negeri sebesar Rp 47,8 triliun,” paparnya.

Menurutnya, di periode ketiga yang berlangsung mulai bulan Januari-Maret 2017, didominasi wajib pajak orang pribadi UMKM.

Hal itu karena tarif tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak orang pribadi UMKM tidak berubah mulai dari periode pertama hingga periode ketiga sehingga baru mengikuti tax amnesty di periode tiga.

 Adapun tarif yang dikenakan mencapai 0,5 persen. “Kalau tren periode pertama, itu didominasi orang pribadi yang non UMKM. Hal ini karena tarif yang dikenakan pada periode awal untuk mereka hanya dua persen sedangkan di periode akhir atau tiga dikenakan tari lima persen,” pungkasnya. (ayu/han)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia