Sabtu, 19 Aug 2017
radarbali
Pajak

Duh, Partisipasi Tax Amnesty di Buleleng Minim

2016-10-13 19:00:00

Duh, Partisipasi Tax Amnesty di Buleleng Minim

Ilustrasi (dok jawapos.com)

RadarBali.com – Partisipasi program pengampunan pajak alias tax amnesty di Kabupaten Buleleng, rupanya, masih minim.

Buktinya jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini pada periode pertama, tak sampai dua persen dari total seluruh wajib pajak yang ada di wilayah Buleleng.

Meski jumlah wajib pajak terbilang minim, namun jumlah dana tebusan yang tercatat, terbilang cukup banyak.

Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menunjukkan, saat ini di  wilayah Kabupaten Buleleng tercatat ada 33.000 wajib pajak.

Dari jumlah tersebut, 400 orang di antaranya telah mengikuti program tax amnesty. Dari jumlah tersebut, tercatat ada Rp 14 miliar dana tebusan yang akan masuk ke kas negara.

“Uang tebusan dari tax amnesty ini di wilayah Buleleng per September 2016 mencapai Rp 14 miliar. Sedangkan untuk deklarasi kekayaan masih dalam tahap

proses kompilasi,” ujar Kepala Kanwil DJP Bali, Nader Sitorus, di sela-sela acara Sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak di Gedung MR. I Ketut Pudja, Eks Pelabuhan Buleleng, Rabu (12/10) pagi kemarin.

Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program ini terbilang masih minim, gara-garanya informasi mengenai program tax amnesty yang masih belum utuh.

Akibatnya banyak masyarakat yang enggan mengikuti program ini. Mereka beranggapan dikejar-kejar petugas pajak, juga menjadi sasaran pengumpulan dana oleh petugas pajak.

Sitorus juga menyatakan masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya dengan benar.

 Ia menegaskan program pengampunan pajak sengaja digelar untuk menggugah kesadaran wajib pajak, dalam menjalankan kewajibannya.

Salah satunya dengan cara mengungkapkan dan mendeklarasikan pendapatan serta penghasilan yang dimiliki.

“Langkah awal adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar memahami kewajibannya. Caranya ya lewat sosialisasi ini.

Biar informasi yang sampai ke masyarakat juga utuh. Sehingg atidak ada lagi kesan negara merampok rakyatnya. Asumsi seperti itu muncul karena informasi yang diterima tidak utuh,” tandas Sitorus. (eps/mus)

 

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia