Sabtu, 19 Aug 2017
radarbali
Ukm

Diskop UKM Sayangkan Perbankan Ngotot Minta Jaminan

Bagi Pelaku UKM yang Ajukan IUMK

2016-10-03 21:30:00

Diskop UKM Sayangkan Perbankan Ngotot Minta Jaminan

PERAJIN MEBEL: Pelaku UKM mengeluhkan respons perbankan yang mensyaratkan adanya jaminan saat mengajukan KUR (Adrian Suwanto/Radar Bali)

RadarBali.com - Jumlah pelaku usaha kecil mikro (UKM) di Bali yang melakukan pengajuan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) terus meningkat.

Dimudahkannya pelaku UKM dalam mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) merupakan faktor utama pendorong semakin meningkatnya jumlah pengajuan IUMK di Bali.

Namun sayang, respons positif yang telah ditunjukkan para pelaku UKM terhadap IUMK ini harus tercoreng oleh perilaku oknum perbankan penyalur KUR yang tetap meminta jaminan kepada pelaku UKM calon debitur KUR.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Dewa Nyoman Patra menjelaskan, sejak diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Februari 2015 lalu, jumlah UKM yang tercatat telah melakukan pengajuan untuk mendapatkan IUMK hingga saat ini sebanyak 6.289 UKM.

Adapun manfaat dari kepemilikan IUMK oleh pelaku UKM, yakni ada empat. Seperti pelaku UKM akan memiliki legalitas

dalam menggerakkan usahanya, mendapat kemudahan pendampingan, kemudahan akses pembiayaan, dan pemberdayaan.

“Kemudahan untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah dan tanpa anggunan yang diberikan pemerintah melalui KUR Mikro merupakan salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah pengajuan IUMK,” katanya.

Namun sayang, antusias pelaku UKM terhadap IUMK ini telah tercoreng oleh ulah oknum perbankan penyalur KUR di Bali.

Patra mengaku mendapat informasi bahwa ada perbankan penyalur KUR yang meminta surat berharga sebagai penjamin KUR Mikro.

“Bagi masyarakat yang baru memulai usahanya, sebagian besar tidak memiliki anggunan. Sehingga melalui KUR Mikro tersebutlah pemerintah memfasilitasi pinjaman sampai dengan Rp 25 juta

itu tanpa anggunan dan dengan bunga yang rendah. Jadi jika ada perbankan penyalur KUR meminta jaminan, itu sudah menyalahi kesepakatan,” ungkapnya.

Karena itu dia meminta pelaku UKM segera mengirimkan surat ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, jika ada perbankan yang meminta penjamin saat mengajukan permohonan mendapatkan KUR Mikro.

“Nanti kami akan pertemukan pelaku UKM yang mengajukan KUR Mikro tersebut dengan perbankan penyalur KUR yang meminta jaminan. Jika terbukti, maka kami akan laporkan ke Kementerian  Koperasi dan UKM,” ujarnya.

Menurutnya, tidak selayaknya perbankan penyalur KUR meminta jaminan kepada pelaku UKM yang memohon KUR Mikro.

Sebab, selain bunga KUR tersebut sudah disubsidi pemerintah, menurutnya, penyaluran KUR pun sudah dijamin oleh Jamkrindo.

“Dan tidak disertakannya jaminan seperti BPKB atau surat berharga lainnya dalam permohonan KUR Mikro, juga sudah sesuai kesepakatan bersama,” tegasnya. (ayu/mus)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia