Rabu, 23 Aug 2017
radarbali
Investasi

PERHATIAN! Pemerataan Investasi Terkendala Infrastruktur

2016-08-23 07:30:00

PERHATIAN! Pemerataan Investasi Terkendala Infrastruktur

PADAT: Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Benoa (Miftahuddin Halim/Radar Bali)

RadarBali.com - Tidak meratanya pembangunan infrastruktur menjadi kendala pemerataan kegiatan investasi di Bali. Sehingga hingga saat ini, kegiatan investasi masih marak terjadi di Bali Selatan.

Meski, Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali telah menerbitkan

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang insentif dan kemudahan bagi setiap masyarakat dan penanam modal untuk berinvestasi di Bali.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, Ida Bagus Made Parwata saat ditemui di ruangannya, mengatakan, kendala para investor yang ingin berinvestasi di Bali adalah masalah lahan.

Selain harganya terbilang tinggi, menurutnya, lahan di Bali juga cukup terbatas. “Investor cukup sulit mendapatkan lahan dengan ukuran tertentu. Itu cukup sulit sekarang di Bali.

Waktu ini ada orang Jepang ingin menggunakan bekas Taman Festival Bali untuk membuat Aquatic Center terlengkap, cuma masalahnya adalah lahannya tidak sesuai dengan yang dia butuhkan,” katanya.

Namun kendala luas lahan, menurutnya, tidak terjadi di seluruh Bali atau hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti Bali Selatan.

Menurutnya Kabupaten Karangasem, Klungkung dan Buleleng untuk lahan masih terbilang cukup banyak.

“Masalahnya, infrastrukturnya yang tidak merata. Sehingga banyak investor yang memilih menginvestasikan dananya di Bali Selatan,” terangnya.

Parwata menuturkan pernah melakukan wawancara dengan calon investor. “Saya tanya, dia kalau berinvestasi di Bali, lebih suka infrastruktur atau insentif.

Karena kami punya perda Nomor 1 tahun 2016 tentang insentif dan kemudahan bagi setiap masyarakat dan penanam modal untuk berinvestasi di Bali,” ungkapnya.

Menurutnya, Perda tersebut telah dibuat awal tahun 2016 lalu dan kemungkinan Bali menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki Perda tersebut.

Hanya saja, diungkapkannya, para investor banyak yang tertarik pada infrastruktur dari pada insentif. “Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu disebutkan untuk meningkatkan arus investasi masuk ke daerah, setiap daerah itu wajib membuat perda tentang instansi dan kemudahan berinvestasi,” pungkasnya. (ayu/mus)

 

Penanam Modal Dalam Negeri Triwulan I 2016

Lokasi   Jumlah Proyek Nominal Investasi

Badung                 321         Rp 1.613.850.473.803

Denpasar             349         Rp 49.395.566.094.848

Tabanan               256         Rp 257.765.700.562

Jembrana            47           Rp 40.393.482.164

Buleleng              107         Rp 33.601.115.000

Bangli                    57           Rp 6.053.400.000

Klungkung           24           Rp 654.048.485.270

Gianyar                42           Rp 86.740.862.192

Karangasem       18           Rp 15.163.910.000

 

Penanam Modal Asing Triwulan I 2016

Lokasi    Jumlah Proyek Nominal Investasi

Badung                 68           USD 109.823.700

Denpasar             32           USD 28.665.400

Tabanan               1              USD 106.800

Jembrana            -              -

Buleleng              8              USD 509.100

Bangli    -              -

Klungkung           6              USD 3.279.300

Gianyar                11           USD 9.707.000

Karangasem       7              USD 2.988.000

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia