Pemprov Minta Tambah Dua Kali Lipat

MALANG - Kebijakan Menkeu menaikkan tarif cukai rokok per Februari 2009 diikuti Pemprov Jatim dengan meminta tambahan bagi hasil cukai (BHC). Kalau saat ini BHC yang diterima pemprov masih di angka Rp 1,9 triliun, pemprov mengupayakan bagi hasil bisa menembus Rp 3 triliun hingga 4 triliun. Pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai dengan tambahan dana bagi hasil cukai.

"Kita sedang usahakan kenaikan BHC dari pemerintah pusat. Makanya, kami meminta dukungan masyarakat," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, usai membuka Muswil Nasyi'atul Aisyiah (organisasi putri Muhammadiyah) di Aula Kampus II UMM, kemarin.

Menurutnya, proses meminta tambahan itu dilakukan dengan negoisasi dengan kementerian keuangan. Jatim sebagai penghasil rokok banyak menyumbangkan pendapatan cukainya ke pemerintah pusat. Dan, yang diterima oleh Jatim sangat sedikit dibanding dengan setoran cukai ke pemerintah pusat.

"Kita memang NKRI sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Namun, sebagai daerah penghasil rokok terbesar, saya kira kita berhak untuk meminta tambahan BHC," kata mantan menteri percepatan daerah tertinggal (PDT) ini.

Sekadar diketahui, kenaikan tarif cukai rokok tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Surat tertanggal 9 Desember 2008 itu berlaku per 1 Februari 2009. Kenaikan cukai dilakukan karena pemerintah pusat menargetkan penerimaan cukai rokok pada 2009 sebanyak Rp 48,2 triliun.

Menurut Saifullah, dengan meminta kenaikan BHC, maka banyak sektor yang bisa didanai. Prioritas adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. "Banyak yang bisa didanai dari dana bagi hasil cukai. Nomor satu pendidikan. Agar sekolah bisa lebih murah dan bermutu," kata Saifullah.

Sektor pendidikan, kata dia, masih butuh lebih banyak suntikan dana. Misalnya, untuk membeli peralatan laboratorium. Atau, untuk buku-buku dan sarana pembelajaran lainnya. Dengan menambah bantuan untuk sarana, maka pembelajaran lebih bermutu dan beban masyarakat terhadap pendidikan berkurang. "Kami sedang upayakan terus. Sebab, pendidikan ini butuh biaya besar," lanjutnya. (yos/lia)