Rugikan Negara, Tak Pakai Pita Cukai

BLITAR - Jelang perhelatan pemilihan legislatif 2009, rokok partai politik marak beredar. Namun sayang, rokok itu tidak resmi alias ilegal. Akibatnya, kemarin Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Blitar merazia rokok tersebut.

Hasilnya, puluhan dus rokok tanpa dilengkapi pita cukai berhasil disita. Barang ilegal tersebut lantas diamankan di kantor bea cukai.

Peredadaran rokok yang merugikan negara itu disita dari berbagai toko atau kios yang tersebar di Kota dan Kabupaten Blitar. Selain kios, juga disita dari produsennya langsung. Untungnya, rokok ilegal belum sempat dinikmati banyak oleh masyarakat. Sampai saat ini barang bukti rokok ilegal masih disimpan di gudang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe B Blitar. Sayang, petugas hingga kini belum bisa mengendus pemasok ataupun produsen pembuat rokok tersebut. Meski begitu, petugas masih terus mengembangan temuan tersebut.

Menurut Mohammad Ridwan, kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe B Blitar, keberhasilan dalam mengungkap peredaran rokok ilegal itu berkat kejelian anak buahnya. "Banyak yang melapor, makanya kami turun tangan," kata Ridwan.

Ridwan mengaku, rokok-rokok ilegal sitaan itu selain merugikan negara juga berakibat negatif. Di antaranya memiliki kadar nikotin yang tinggi atau melebihi batas yang diizinkan pemerintah. Nikotin yang tinggi mengancam keselamatan atau kesehatan manusia. "Kalau kadar nikotin atau TAR-nya tinggi, terus dihisap atau dirokok malah bisa merusak kondisi tubuh. Ada aturannya sendiri," kata pria berkacamata ini.

Ridwan mengatakan, untuk rokok yang ada embel-embel partai politik tertentu memang marak jelang pemilu 2009 mendatang. Rokok yang kerap disebut rokok parpol itu biasanya dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Harapannya, agar si penerima atau warga timbul rasa simpatik sehingga ketika pileg mencoblos partai tersebut. "Sebagai media kampanye lah. Ini jelas melanggar hukum," jelasnya.

Rencananya, pihaknya bakal terus melakukan razia ke sejumlah kios atau pedagang. Harapannya, produksi ilegal bisa ditekan. "Kami membutuhkan dukungan dari masyarakat," jelasnya. (ziz/cam)