MADIUN - Tingginya jumlah perokok tampaknya membawa berkah tersendiri bagi Pemkab Madiun. Buktinya, para perokok itu mampu menyumbang sumber pendapatan APBD yang tidak sedikit. Jumlahnya mencapai Rp 1,3 milyar. Dana tersebut berasal dari bagi hasil cukai rokok pemerintah pusat. ''Bagi hasil tersebut didasarkan pada jumlah konsumsi dan produksi rokok di daerah,'' terang Eddy Bintarjo Kabid Ekonomi Bappeda kemarin.

Diungkapkan, meski sumbangan cukai rokok cukup tinggi, namun penggunanannya tidak boleh sembarangan. Harus sesuai Permendagri tentang pembelanjaan cukai rokok. Yakni pembinaan tentang cukai, peningkatan produksi rokok serta sosialisasi bahaya merokok. ''Pada intinya, uang sebesar Rp 1,3 milyar hanya boleh digunakan untuk tiga pos tersebut,'' ungkapnya.

Khusus untuk sosialisasi bahaya meroko,pihaknya menganggarkan dana sekitar Rp 50 juta. Terdiri dari progam sosialisasi bahaya merokok Rp 28 juta dan pembuatan ruangan bebas merokok di Puskesmas Gatil Kecamatan Dolopo. ''Untuk sosialisasi, kami fokuskan pada siswa SMP yang saat ini rentan terhadap keinginan merokok. Selebihnya kampanye monologis anti rokok melalui media promosi,'' ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Tontro Pahlawan, Kabid Pendataan Bappeda lainnya. Menurutnya, dana cukai tersebut didistribusikan ke beberapa satuan kerja (satker) yang terkait dengan Permendagri. Seperti pembinaan cukai dilimpahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pembinaan cukai tersebut meliputi pengawasan terhadap produk rokok illegal dan pembinaan industri rokok yang belum terdaftar.

Sedang pembinaan produsen rokok diserahkan ke Dinas Perkebunan. Tugasnya melakukan pembinaan produsesn rokok di Madiun. Menurut Tontro, saat ini terdapat 25 UKM yang memproduksi rokok. Rokok tersebut dijual di sekitar wilayah Madiun dan luar jawa dalam bentuk batangan. ''Penggunaan cana cukai rokok itu memang dilema. Disatu sisi pemkab harus mengurangi pengguna rokok, disisi lain harus meningkatkan produksi petani tembakau dan UKM produsen rokok,'' pungkasnya. (dhy)