Di Tengah Ledakan AI, Meutya Ingatkan Pentingnya Keamanan Data dan Kepercayaan Publik

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia harus mampu mendorong kemajuan nasional sekaligus menjamin terciptanya ruang digital yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Seiring semakin luasnya pemanfaatan AI dan integrasi data di berbagai sektor, pemerintah memandang perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman digital sebagai bagian penting dari agenda transformasi digital. Risiko seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran konten yang merugikan, hingga meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital menjadi perhatian yang harus diantisipasi.

Menurut Meutya, keberhasilan penerapan AI tidak hanya diukur dari perkembangan teknologinya maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang tidak kalah penting adalah kemampuan seluruh pihak dalam menjaga keamanan data serta membangun kepercayaan publik terhadap teknologi tersebut.

Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan tata kelola AI yang seimbang, di mana inovasi teknologi dapat berkembang tanpa mengabaikan aspek perlindungan masyarakat.

"Keberhasilan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh kemampuan kita mengelola data secara aman, etis, dan bertanggung jawab," ujar Meutya Hafid dalam acara XLSmart Bravo 500 Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Baca Juga:Meutya Hafid Desak Platform Global Tingkatkan Pengawasan Konten

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, pemerintah sedang merampungkan dua regulasi strategis, yakni Peraturan Presiden (Perpres) tentang Etika AI dan Perpres Peta Jalan AI. Kedua aturan itu akan menjadi kerangka utama dalam pengembangan ekosistem AI nasional.

Meutya menjelaskan bahwa kebijakan AI nasional akan bertumpu pada empat pilar utama, yaitu tata kelola digital yang akuntabel, infrastruktur teknologi yang memadai, sistem pengelolaan data yang aman, serta pengembangan talenta digital yang memiliki daya saing.

"Fondasi ini menjadi prasyarat bagi pemanfaatan AI yang etis dan tepat guna," ujar Menteri Meutya.

Pada tahap awal implementasi, pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan AI di sepuluh sektor strategis. Sektor-sektor tersebut mencakup ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, reformasi birokrasi, politik, hukum dan keamanan, energi dan lingkungan, perumahan, transportasi dan infrastruktur, serta seni dan ekonomi kreatif.

Pemilihan sektor prioritas tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang lebih merata dan inklusif.