JawaPos Radar

Hari Ini KPK Akan Periksa Dirut PT PLN soal PLTU Riau-1

20/07/2018, 08:14 WIB | Editor: Ilham Safutra
Hari Ini KPK Akan Periksa Dirut PT PLN soal PLTU Riau-1
Dirut PT PLN Sofyan Basir (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Hari ini (20/7), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. Rencananya mantan Dirut BRI itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1.

"Jumat, 20 Juli 2018 diagendakan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir, Dirut PLN sebagai saksi," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (20/7).

Febri menyebut pemeriksaan penyidik lembaga antirasuah terhadap Sofyan mengenai peran PLN dalam skema kerja sama di pembangunan PLTU Riau-1. "Selain itu terkait penggeledahan yang dilakukan di rumah dan kantor Sofyan," tukasnya.

Hari Ini KPK Akan Periksa Dirut PT PLN soal PLTU Riau-1
Jubir KPK Febri Diansyah (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Sebelumnya, lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs itu telah menggeledah beberapa tempat. Di antaranya ruang kerja dan rumah anggota DPR dari Partai Golkar Eni Maulani Saragih; kantor dan apartemen Pemegang Saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo; kantor Direktur Utama PLN Sofyan Basir; dan kantor PJB Indonesia.

Dari penggeledahan tersebut penyidik menemukan beberapa barang bukti, seperti CCTV, dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1, alat komunikasi, serta barang bukti elektronik.

Kasus ini bermula saat KPK menduga Eni dan kawan-kawan menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1.

Saat ditangkap KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up