KPK Pamerkan Berbagai Barang Mewah dari Mobil Listrik hingga Motor Trail dalam OTT Imigrasi Jakbar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai kendaraan mewah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, pada Rabu (3/6). Berbagai kendaraan itu diamankan penyidik lembaga antirasuah yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Pantauan JawaPos.com, terdapat beberapa unit sepeda motor berjenis trail, motor gede, hingga sepeda yang dibawa menggunakan jasa angkut ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain itu, terlihat juga satu unit mobil listrik dan beberapa mobil lainnya yang terparkir di Gedung KPK.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan barang bukti diamankan dalam giat OTT di wilayah Jakarta Barat. Barang bukti menjadi sinyal kuat adanya transaksi suap dalam pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6).

Baca Juga:Pengadaan Motor Listrik, Tablet, hingga Sepatu BGN Ternyata Dikorupsi Oleh Dadan Hindayana dkk

Selain kendaraan, tim penindakan KPK juga mengamankan barang bukti lainnya dalam bentuk uang tunai berupa valuta asing (valas) di antaranya dollar Amerika Serikat (USD) dan dollar Singapura (SGD).

"Juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ungkapnya.

KPK OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakbar Ronald Arman Abdullah

KPK menangkap pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar), pada Rabu (3/6). Salah satu yang diamankan yakni Kepala Kantor Imigrasi Jakbar, Ronald Arman Abdullah.

"Benar," ucap Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Rabu (3/6).

KPK menduga, para pihak yang diamankan terlibat transaksi suap. Selain pihak Imigrasi, tim penindakan KPK juga mengamankan pihak swasta.