JawaPos.com–Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak memangkas jatah anggaran pendidikan 2026. Sebaliknya, integrasi program ini diklaim justru menambah total alokasi dana pendidikan nasional.

Dalam perbincangan di sebuah podcast bersama Eddy Wijaya, Dadan meluruskan kekhawatiran publik mengenai anggaran sebesar Rp 223 triliun tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa pengklasifikasian biaya MBG bergantung pada siapa yang menerima manfaat. Sebab, mayoritas sasaran adalah siswa, maka anggarannya masuk dalam rumpun pendidikan.

Baca Juga: MBG Masuk Catatan Fitch, Menko Airlangga: Itu Investasi USD 1 Bisa Jadi USD 7

”Justru dengan adanya MBG, dana pendidikan bertambah,” kata Dadan dikutip Kamis (5/3).

Dadan menjelaskan, biaya MBG tergolong anggaran pendidikan karena target penerima manfaatnya adalah 59 juta anak sekolah.

”Kalau target penerima manfaatnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, klasifikasinya anggaran kesehatan. Sedangkan kalau nanti lansia dan penyandang disabilitas mendapat MBG, masuknya anggaran sosial,” jelas Dadan Hindayana.

Baca Juga: Menko AHY Minta Perbaikan Jalan dikebut Jelang Masa Mudik dan Angkutan Publik Harus Fit

Dadan mengklaim, MBG tidak mengurangi jatah anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

”Jadi anggaran BGN tidak diambil dari anggaran pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi,” ucap Dadan Hindayana.

Dampak Nyata: Kehadiran Siswa Melonjak 95 Persen

Program MBG terbukti bukan sekadar soal urusan perut. Data menunjukkan adanya perubahan perilaku positif di sekolah. Tingkat kehadiran siswa yang sebelumnya hanya 70 persen, kini melesat hingga 95 persen.

Baca Juga: Menko Polkam Djamari Cek Stasiun dan Bandara di Yogyakarta, Ingatkan Ketepatan Jadwal Pemberangkatan

”Jadi ada peningkatan partisipasi sekolah, semangat belajarnya juga naik, dan ada rasa senang ada di sekolah karena kehadiran MBG,” ungkap Dadan.

Selain itu, program ini diklaim tidak mengganggu skema beasiswa. Penerima KIP Kuliah, tunjangan guru, hingga renovasi sekolah rusak tetap mengalami kenaikan anggaran.