Belum Bahas Raperda, Malah Ribut Nama RS BDH

BENOWO - Indikasi panitia khusus (Pansus) tak serius membahas raperda RS Bhakti Darma Husada (BDH) semakin kuat. Para anggota DPRD Kota Surabaya itu seharusnya mempercepat pembahasan agar rumah sakit segera bisa beroperasi. Namun, kini, mereka malah meributkan masalah lain yang sudah ditetapkan.

Sejumlah anggota pansus mempermasalahkan soal nama rumah sakit. Mereka minta nama RS BDH yang sudah ditetapkan untuk dikaji ulang. Alasannya, nama tersebut kurang sesuai.

M. Machmud merupakan salah satu anggota pansus mengingingkan hal itu. Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) itu menghendaki nama rumah sakit diganti dengan nama dokter seperti kebanyakan rumah sakit pemerintah, seperti RS dr Soewandhie atau dr Soetomo.

Nah, untuk mengganti RS BDH, Machmud mengaku sudah menyiapkan nama baru. Dia memilih rumah sakit di Jalan Raya Kendung itu diganti menjadi RS dr Poernomo Kasidi yang pernah menjadi wali kota sebelum Soenarto Sumoprawiro.

Machmud mengatakan, nama itu tidak seratus persen merupakan inisiatifnya. Dia mengaku hanya meneruskan aspirasi masyarakat. ''Nama tersebut usulan warga sekitar Kendung,'' ucap Machmud

Karena nama itu merupakan aspirasi warga, maka tak ada salahnya jika dibahas kembali di pansus. Apalagi, RS BDH mumpung belum beroperasi. Sehingga, perubahan bisa saja dilakukan.

Jika memang nama RS BDH kembali dibahas, maka pansus bisa disebut berjalan mundur. Sebab, pemberian nama RS BDH sebenarnya sempat diributkan oleh anggota DPRD periode lalu (2004-2009). Saat itu, sejumlah anggota dewan menolak nama tersebut karena dianggap bermuatan politis.

Nama Bhakti Darma Husada atau BDH sama dengan kependekan nama wali kota Surabaya Bambang Dwi Hartono yang juga BDH. Pembahasan nama rumah sakit itu sempat berjalan alot. Namun, akhirnya, DPRD memutuskan memakai nama Bhakti Darma Husada.

Rencana pembahasan nama RS BDH langsung mendapat reaksi dari anggota pansus lainnya. Salah satunya, Baktiono yang berasal dari Fraksi PDIP. Anggota dewan satu ini sudah menjabat dua periode. Dia terlibat dalam membahas nama RS BDH oleh DPRD periode lalu (2004-2009)

''Tidak bisa main-main asal mau diganti begitu saja. Nama itu sudah ditetapkan, jangan lupa dulu juga dibahas melalui pansus tersendiri,'' ucap Baktiono.

Menurut dia, seharusnya Pansus saat ini konsentrasi membahas soal tarif yang belum ada kesepahaman antar anggota. ''Yang penting itu kan membahas soal tarif, jadi digratiskan atau tidak. Terus tarif-tarif yang diusulkan itu memberatkan atau tidak. Jangan malah membahas yang sudah ditetapkan,'' keluh pria berkacamata itu.

Sebagai anggota pansus, dia mengaku menyesal. Sebab, rekan-rekannya di pansus memang terkesan tidak serius. Indikasinya, selama pansus dibentuk sejak awal Januari lalu, mereka belum pernah melakukan koordinasi. ''Masak sejak sidak 26 Januari lalu, belum ada rapat apapun sampai sekarang,'' tegas Baktiono. (gun/fid)