PENGACARA senior mantan anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Adnan Buyung Nasution menyentil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus Bank Century. Tokoh yang akrab dengan panggilan Bang Buyung itu menilai, KPK belum optimal dalam menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara tersebut.

Menurut si Abang, dari pemeriksaan yang dilakukan Pansus Bank Century, sudah banyak fakta yang muncul. Dari fakta itu, KPK seharusnya bersikap lebih aktif untuk mencari celah soal kemungkinan terjadinya korupsi. (Jawa Pos, 8/02)

Sentilan Bang Buyung itu, rasanya, pantas mendapatkan perhatian serius dari KPK. Lembaga ini harus bisa tetap menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga yang dapat memberikan harapan. Jangan biarkan kasus Bank Century menjadi semakin gelap dan menambah keputusasaan rakyat atas penegakan hukum di negeri ini.

Harus kita sadari bersama-sama, kasus Bank Century sudah sedemikian menyita energi bangsa ini. Program seratus hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nyaris tidak berjalan gara-gara kasus tersebut.

Kini "anak baru'' pun lahir dari "rahim'' kasus itu. Sejumlah elite Partai Demokrat mendorong SBY agar me-reshuffle para menteri dari partai koalisi yang masih "nakal'' di Senayan. Menu yang tersaji ke masyarakat akhirnya tidak hanya terbatas pada soal kasus Bank Century dan pejabat yang seharusnya bertanggung jawab. Namun, juga menyangkut pembagian kue kekuasaan.

Sungguh, kondisinya kini sudah overload. Rakyat jenuh. Sejumlah pendapat bernuasa putus asa pun mulai bermunculan. Apalagi Pansus Bank Century DPR yang semula gerak-geriknya begitu garang kini mulai sulit dipahami. Arahnya semakin kabur. Ada indikasi, secara pelan dan diam-diam, jalur kereta akan dibelokkan dari rel yang semestinya.

Isu reshuffle adalah salah satu fakta upaya pembelokan tersebut. Presiden didorong untuk kembali memainkan posisi tawar dengan menggunakan "kue'' di genggamannya.

Kalau melihat tabiat para elite partai selama ini (yang begitu bernafsu pada kekuasaan), sungguh isu tersebut sangat mengkhawatirkan. Itu mirip sinyal yang memberikan aba-aba agar rakyat siap-siap kecewa atas ending kasus ini. Bisa jadi, keputusan yang diambil pansus nanti bertolak belakang dengan kegarangan yang muncul selama ini. Logika sehat pun untuk kali kesekian akan terjungkirbalikkan!

Kalau itu benar-benar terjadi, kesimpulan lama bahwa politisi di negeri ini belum bisa dititipi amanat memang benar. Kondisi itu jelas berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di negeri ini. Rakyat bisa kian apatis menggunakan hak politik yang dimilikinya. Mereka bisa ragu menggunakan hak pilihnya lagi secara maksimal.

Apatisme rakyat pada gilirannya menjadi peluang emas bagi pembohong, calo, dan bandit kekuasaan untuk tetap bertahan di atas sana. Ini tentu tidak boleh dibiarkan. Demokrasi harus terus dirawat agar menemukan substansinya. Hal-hal yang merongrong demokrasi harus diamputasi. Kepercayaan rakyat terhadap demokrasi harus dikembalikan. Nah, KPK, yang selama ini "sukses'' menjaga kepercayaan rakyat, semestinya dapat mengambil peran dan prakarsa. Ketika wakil-wakil rakyat "kehilangan arah", KPK harus lebih aktif mengambil peran seperti harapan si Abang. (*)