APBN Terancam Boncos Gara-gara Subsidi BBM, Komisi VII Minta Pemerintah Cari Solusi

JawaPos.com - Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta kepada pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara akibat membengkaknya subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS.

"Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat dalam waktu dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa," ujar Sugeng dikutip dari Antara, Senin (1/7).

Sugeng juga meminta kepada pemerintah untuk mengkaji secara serius terkait subsidi BBM. Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN.

Menurut Sugeng, masalah lain muncul karena harga produksi BBM yang meningkat. Harga produksi BBM jenis pertalite naik dari Rp 12.400 menjadi Rp 13.500 per liter. Angka itu, kata dia, lebih tinggi Rp 3.500 dibandingkan dengan harga jual di SPBU Pertamina, yakni Rp 10.000 per liter.

"Pertalite dengan harga jual Rp 10.000 (per liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp 12.400. Bahkan, akhir-akhir ini akan naik kurang lebih menjadi Rp 3.500. Jadi, Rp 13.500 harga real-nya," ucap dia.

Sugeng menilai selisih harga produksi dan harga jual tersebut memberi beban berat bagi Pertamina, terutama bila penyaluran Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan pada 2024 yakni 31 juta kilo liter.

"Setiap liternya itu kurang lebih Rp 3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kami targetkan demikian. Dan prognosa yang ada itu tampaknya akan terlampaui, bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah, ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi," kata Sugeng.

Selain Pertalite, kata Sugeng, BBM jenis solar juga mengalami masalah yang sama. Harga keekonomian solar mencapai Rp 12.100, sementara harga jual di SPBU hanya Rp 6.800. Padahal, subsidi dari pemerintah hanya Rp 1.000 per liter.

"Solar ini juga sudah mengalami problem yang cukup serius, karena subsidi Solar kita tetapkan antara Rp 1.000–Rp 3.000, malah ditetapkan oleh pemerintah Rp 1.000 per liter. Nah inilah juga yang terus-menerus kita hitung," kata Sugeng.