Koordinasi Lintas Sektor Kunci Keberhasilan Optimalisasi Gas Bumi

JawaPos.com - Penguatan koordinasi dan terciptanya kesepahaman lintas sektor mutlak diperlukan untuk optimalisasi gas bumi di dalam negeri. Kesepahaman ini berdampak signifikan dan perlu segera dijalankan agar kebutuhan industri pengguna sumber energi ini bisa terpenuhi, sekaligus menjaga mata rantai industri migas.

Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Achmad Widjaja, mengatakan bahwa yang terpenting bagi industri pengguna gas bumi adalah kepastian pasokan dan kepastian harga untuk menjaga keberlangsungan serta keberlanjutan produksi.

Achmad menyadari bahwa konsistensi kepastian pasokan gas bumi saat ini sulit terealisasi karena masih terdapat sejumlah faktor yang perlu dibenahi, salah satunya terkait harga sebagaimana tercermin dalam program gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

“Kalau perlu HGBT buat industri dicabut saja. Yang penting adalah kepastian pasokan,” ucap Achmad dalam acara Forum Gas Bumi 2024.

Program HGBT yang mematok harga sebesar USD6 per MMBTU memang bermanfaat bagi industri pengguna gas bumi. Namun, di sisi lain, negara harus menyubsidi sektor hulu migas sehingga produksinya sangat tergantung pada ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, midstream dan downstream sebagai pemilik serta pengelola infrastruktur penyaluran gas bumi juga tidak mencapai nilai keekonomian. Situasi ini menciptakan ketidakpastian pasokan yang pada akhirnya tidak menguntungkan pihak manapun.

“Padahal yang terpenting adalah kepastian pasokan gas ke industri,” tegas Achmad.

Achmad berharap segera ditentukan skema yang pasti. Untuk mencapai skema pasti tersebut diperlukan koordinasi lintas sektor mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kesepahaman antara pelaku industri migas dan industri pengguna gas bumi.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting supaya terwujud keseimbangan yang tidak merugikan pihak manapun, termasuk industri pengguna gas bumi yang akan diuntungkan karena tercipta kepastian pasokan dan harga.

“Selama ini tidak ada kesepahaman, maka akan berpengaruh pada komersialisasi gas bumi di Indonesia. Padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya.

Pada program HGBT, misalnya, Komaidi menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian terus mendorong kebijakan ini dilanjutkan dan bahkan jumlah industri penerimanya ditambah. Sebaliknya, Kementerian Keuangan menyadari bahwa program ini kian membebani keuangan negara.

Kementerian ESDM juga menyadari pentingnya evaluasi program HGBT ini supaya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan industri lain kian terganggu mata rantainya. “Nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting karena ini adalah penentu supply gas bumi untuk industri,” ujar Komaidi.

Salah satu acuan terdekat terkait pentingnya kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan dan optimalisasi gas bumi adalah Thailand. “Pemerintah Thailand menjamin adanya margin yang layak untuk semua elemen mulai dari insentif untuk produsen gas bumi, badan usaha pengelola infrastruktur, sampai ke pembelinya. Ada jaminan pasokan,” jelas Komaidi.

Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqin, mengatakan bahwa program HGBT saat ini sedang dalam proses evaluasi sampai Agustus 2024. Salah satu poin evaluasi adalah melihat dari sisi penerimaan negara atas pemberlakuan kebijakan ini. “Dari sisi keuangan negara, Menteri Keuangan menyampaikan sekitar Rp67 triliun sudah digunakan untuk penyesuaian harga ini,” imbuhnya.