JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Tim Satgas Kebijakan Optimalisasi Subsidi Energi, Bahlil Lahadalia membantah soal rencana subsidi BBM dan LPG akan dialihkan menjadi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah atau angsuran rumah.
Menurutnya, ide tersebut belum masuk dalam pembahasan di dalam satgas yang dipimpinnya. Pasalnya, hingga dua pekan ke depan pihaknya masih akan menggodok opsi-opsi yang akan ditawarkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Engga, engga bener. Kita lagi meng-exercise kok, belum ada ide itu," kata Bahlil saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kementerian Perekonomian di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).
Bahlil membeberkan, ada sejumlah opsi yang nantinya akan digodok oleh Satgas Optimalisasi Kebijakan Subsidi Energi. Salah satunya, yakni soal subsidi BBM dan LPG yang akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu diantaranya adalah kita akan memberikan BLT kepada masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah sebagian subsidi BBM dan LPG (elpiji) yang tidak tepat sasaran. Subsidi itu akan dialihkan menjadi subsidi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah.
Hal ini didasarkan pada rencana Prabowo yang akan membangun sebanyak 2 juta rumah per tahun di pedesaan pada masa jabatannya. Salah satu yang menjadi sasaran dalam proyek itu adalah pemilik tanah yang belum memiliki rumah.
"Kalau nggak salah nanti ada perubahan alokasi subsidi energi, seperti subsidi bensin, LPG. Itu kan saat ini kurang tepat sasaran. Ini mau ditransformasikan menjadi (subsidi) kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran kepemilikan rumah pada saatnya," kata Joko saat ditemui di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Senin (28/10).
Ia menyebut uang ratusan triliun yang dikeluarkan negara selama ini tidak tepat sasaran. Berdasarkan hitungannya, rata-rata, kata dia, subsidi itu justru banyak dinikmati orang mampu pemilik mobil, yang nilainya per unit bisa mencapai Rp 600 ribu–Rp 800 ribu.
Sehingga ke depan, kata Joko, anggaran itulah yang akan ditransformasi dan dialihkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yakni 3 juta rumah per tahun.
"Bayangkan kalau yang menerima (subsidi BBM) orang yang memiliki mobil. Itu rata-rata hitungannya, kalau satu mobil mencapai Rp 600–800 ribu, tapi itu yang mendapatkan orang mampu karena memiliki mobil. Itu (subsidi BBM) yang akan ditransformasikan," jelasnya.
"Sekali lagi, bukan anggaran baru. Tapi adalah transformasi, mengubah peruntukkan dari yang subsidi BBM menjadi subsidi angsuran rakyat untuk kepemilikan rumah," sambung Joko.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah rencana itu masih usulan atau sudah disepakati Prabowo, Joko hanya meminta untuk menunggu. "Desainnya yang saya dengar seperti itu. Kita tunggu," pungkasnya.