Pengamat Energi Dukung Prabowo Ubah Skema Subsidi BBM dan LPG 3 Kg jadi BLT

JawaPos.com - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengaku setuju dengan rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk mengubah skema subsidi energi, utamanya BBM dan LPG 3 Kg menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurutnya, pengubahan skema itu akan membuat subsidi tersebut makin tepat sasaran. Bahkan, Fahmy mengaku optimistis bahwa dengan keberanian Prabowo rencana itu bisa terealisasi pada 1 November 2024 mendatang.

"Saya sangat mendorong Prabowo sesudah dilantik maka yang pertama kali dilakukan adalah mengubah skema subsidi tadi, dari komoditas ke target melalui BLT tadi," kata Fahmy saat dihubungi JawaPos.com, ditulis Jumat (11/10).

Dia menilai dengan BLT yang by name by address dalam bentuk uang, akan membuat subsidi energi yang dikucurkan pemerintah ke depan akan lebih tepat sasaran.

"Kalau Prabowo benar-benar mau mengubah tadi (skema subsidi), saya kira memang ini butuh keberanian. Karena ada data yang by name by address yang itu tidak salah sasaran, sehingga setelah ditetapkan berdasarkan data itu mereka diberikan dalam bentuk uang atau BLT," jelasnya.

Meski tidak mengusulkan besaran BLT BBM dan LPG, Fahmy menyebut besaran uang bantuan bisa disesuaikan dengan harga keekonomian. Misalnya, jika Pertalite dibanderol Rp 12 ribu/liter, maka agar masyarakat miskin bisa membeli akan diberi sejumlah uang lebih besar. Namun, jika kemudian harga BBM tersebut turun bisa kembali disesuaikan.

"Bagi yang sudah menerima BLT kan dia bisa membeli harga dengan harga keekonomian. Tetap Rp 12 ribu di pasar karena dia sudah memperoleh uang BLT tadi, nanti itu akan meringankan pengeluaran dia. Demikian pula dengan LPG 3 Kg," usulnya.

Perihal data by name by address, Fahmy menyarankan agar Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lebih dulu menggunakan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Apalagi, kata Fahmy, data itu jugalah yang digunakan Presiden Jokowi untuk memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) hingga BLT kepada masyarakat. Sembari jalan, data tersebut kemudian diperbarui.

"Bisa digunakan sebenarnya data yang sudah ada di Kemensos yang sudah dipakai untuk BLT, sambil nanti setiap bulan di updating lagi," ujar Fahmy.